fokus6.net, JAKARTA – Wakil Presiden Filipina Sara Duterte kembali menghadapi persoalan hukum.

Pengadilan Negeri Quezon City menerbitkan surat perintah penangkapan terhadap Sara. Perintah tersebut berkaitan dengan dugaan tindak pidana ancaman serius atau grave threats.

Kuasa hukum Sara, Paul Lawrence Lim, menyampaikan kabar tersebut pada Jumat (4/9/2026). Namun, ia memastikan kliennya tidak akan menghindari proses hukum.

“Duterte tidak akan menghindari hukum dan akan terus menempuh upaya hukum yang berlaku,” tegas Paul Lawrence Lim, seperti fokus6.net lansir dari Manila Times.

Sara Duterte Hadapi Tiga Dakwaan Ancaman Serius

Kasus tersebut bermula dari pernyataan Sara pada November 2024. Saat itu, ia menyampaikan pernyataan kontroversial melalui konferensi pers daring.

Sara menyebut Presiden Ferdinand Marcos Jr., Ibu Negara Liza Araneta-Marcos, dan mantan Ketua DPR Martin Romualdez.

Dalam pernyataannya, Sara mengancam akan membunuh ketiganya jika dirinya lebih dulu tewas. Departemen Kehakiman Filipina kemudian mengajukan tiga dakwaan ancaman serius terhadap Sara.

Selanjutnya, Pengadilan Negeri Quezon City menetapkan uang jaminan sebesar 120 ribu peso untuk setiap dakwaan. Nilai tersebut setara sekitar Rp33,7 juta per perkara.

Di sisi lain, Istana Kepresidenan Filipina memilih tidak mencampuri proses hukum tersebut. Kantor Presiden Ferdinand Marcos Jr. menyerahkan perkara itu kepada pengadilan.

“Kami menghormati setiap keputusan atau arahan yang dikeluarkan oleh pengadilan,” demikian pernyataan Kantor Presiden Marcos.

Perintah penangkapan itu menambah tekanan politik terhadap Sara Duterte. Sebelumnya, parlemen Filipina juga menggulirkan proses pemakzulan terhadap wakil presiden tersebut.

Sara sendiri bukan nama baru dalam politik Filipina. Ia memulai karier sebagai Wakil Wali Kota Davao City pada 2007.

Kemudian, Sara menjabat Wali Kota Davao City selama beberapa periode. Pada Pemilu 2022, ia berpasangan dengan Ferdinand Marcos Jr. dan memenangkan pemilihan wakil presiden.

Baca juga  Penertiban PKL PPS Martapura Memanas, Muncul Isu Pungli

Kemenangan tersebut membawa Sara menjadi wakil presiden ke-15 Filipina. Ia juga tercatat sebagai salah satu wakil presiden termuda di negara tersebut.

Namun, hubungan politik keluarga Marcos dan Duterte kini berubah tajam. Kedua dinasti politik itu sebelumnya membangun kekuatan bersama dalam Pemilu 2022.

Kini, perseteruan keduanya semakin terbuka. Kasus hukum Sara Duterte pun menambah panjang konflik politik antara dua keluarga berpengaruh di Filipina.

Penulis/Reporter: Tim Liputan fokus6.net