Kantongi Data Pejabat Kemenkeu ‘RML’, Purbaya Ngaku Akan Telepon KPK

fokus6.net, JAKARTA — Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menyatakan akan berkomunikasi langsung dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan gratifikasi berupa satu unit mobil Alphard di lingkungan Kementerian Keuangan.

Mobil mewah senilai hampir Rp2 miliar tersebut kabarnya seorang pejabat berinisial RLM terima.

“Iya sudah tahu, nanti saya telepon untuk diskusi dengan KPK,” ungkap Purbaya di Kompleks Parlemen, Rabu (18/2/2026).

Ia menekankan bahwa pihaknya akan memastikan kebenaran informasi sebelum mengambil langkah lebih lanjut, serta mewaspadai kemungkinan isu untuk menjatuhkan pejabat bersangkutan.

“Kita akan lihat kasusnya secara fair, apakah benar atau tidak,” tambahnya.

Purbaya juga menyinggung kemungkinan adanya pihak yang sengaja menyebarkan isu ini karena rencana pengangkatan pejabat terkait ke dalam manajemen Kemenkeu.

“Sepertinya ada beberapa kalangan yang tidak setuju sehingga isu ini muncul. Tapi kita akan lihat case-nya seperti apa,” jelasnya.

Menanggapi kasus dugaan korupsi dan gratifikasi di lingkungan Kemenkeu, pengamat kebijakan publik Ade Reza Hariyadi menyarankan agar langkah pemecatan atau penonaktifan pegawai hanya menjadi solusi jangka pendek.

“Pemecatan atau penonaktifan memang positif sebagai langkah cepat agar kinerja Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai tidak terganggu. Namun perlu upaya lebih komprehensif agar kasus serupa tidak terulang,” katanya, Kamis (12/2/2026).

Apresiasi Langkah Kemenkeu Purbaya

Reza menekankan perlunya reformasi tata kelola birokrasi secara sistemik. Penguatan peran Inspektorat Kemenkeu, serta monitoring dan evaluasi yang lebih ketat. Lebih jauh, ia juga menyoroti penggunaan teknologi dalam pelayanan publik, termasuk sistem pembayaran online, agar lebih transparan dan dapat publik awasi secara real-time.

“Dengan cara ini, pelayanan menjadi lebih terbuka, inklusif, dan terkontrol dengan baik,” ujarnya.

Meski demikian, Reza mengapresiasi respons cepat Menkeu Purbaya terhadap kasus-kasus korupsi di jajaran bawahannya. Menurutnya, langkah ini menunjukkan pemerintah serius ingin melakukan perbaikan.

“Sekecil apa pun perbaikan harus kita apresiasi, karena menunjukkan pemerintah tidak berdiam diri. Negara tidak boleh kalah dari mafia pajak dan impor. Dampaknya tidak hanya merugikan keuangan negara, tapi juga berpengaruh pada program-program pemerintah,” tegasnya.

Penulis/Reporter: Tim Liputan fokus6.net