BEM se-Kalsel Geruduk Kantor Gubernur di Banjarbaru, Soroti Isu Pendidikan Hingga Meratus
fokus6.net, BANJARBARU — Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Kalsel menggelar aksi penyampaian aspirasi di depan Kantor Gubernur Kalimantan Selatan, Jumat (5/6/2026). Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyoroti sejumlah persoalan yang mereka nilai masih memerlukan perhatian serius dari pemerintah daerah.
Beberapa isu yang disampaikan meliputi penanganan banjir, sektor pendidikan, pelayanan kesehatan, transparansi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), hingga persoalan yang berkaitan dengan kawasan Meratus.
Menanggapi aksi tersebut, Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, memilih menemui massa aksi secara langsung. Bahkan, ia mengajak perwakilan mahasiswa berdialog terbuka di teras Kantor Gubernur untuk membahas berbagai persoalan yang disampaikan.
Koordinator Lapangan BEM se-Kalsel, Muhammad Luthfi, menjelaskan aksi tersebut bertujuan menyampaikan berbagai persoalan yang masih menjadi tantangan pembangunan di Kalimantan Selatan.
“Jadi, ada beberapa sektor juga terkait masalah lingkungan, pendidikan, kesehatan, hingga penggunaan APBD,” ujarnya.
Menurut Luthfi, persoalan banjir menjadi salah satu perhatian utama mahasiswa. Karena itu, mereka berharap pemerintah daerah dapat menghadirkan solusi yang lebih efektif dan berkelanjutan untuk mengurangi dampak banjir yang masih terjadi di sejumlah wilayah.
Selain itu, mahasiswa juga menyoroti kondisi pendidikan di daerah pelosok. Mereka menilai masih ada sekolah yang menghadapi keterbatasan fasilitas serta akses transportasi yang kurang memadai.
“Kita lihat hari ini pendidikan di beberapa pelosok sana, termasuk di Banua Anam, fasilitasnya masih kurang dan akses jalannya juga lumayan jauh,” katanya.
Di sektor kesehatan, mahasiswa mendorong pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus memperkuat pemerataan tenaga kesehatan agar masyarakat dapat memperoleh layanan yang lebih optimal.
BEM se-Kalsel Soroti Transparansi APBD
Selain persoalan pendidikan dan kesehatan, mahasiswa juga meminta pemerintah daerah meningkatkan transparansi pengelolaan APBD. Mereka berharap masyarakat dapat mengetahui penggunaan anggaran daerah secara terbuka dan tepat sasaran.
Sementara itu, isu yang berkaitan dengan kawasan Meratus turut menjadi perhatian peserta aksi. Mahasiswa menilai pemerintah perlu memperhatikan berbagai kebijakan yang berdampak pada lingkungan serta kehidupan masyarakat di kawasan tersebut.
Setelah penyampaian aspirasi, dialog antara mahasiswa dan Gubernur Muhidin berlangsung secara terbuka. Dalam forum tersebut, mahasiswa menyampaikan berbagai pertanyaan dan masukan secara langsung. Di sisi lain, gubernur memberikan penjelasan terkait sejumlah program dan kebijakan pemerintah daerah.

Tinggalkan Balasan