RDP Distribusi Solar Subsidi, DPRD Akui Legalitas Kapal Jadi Kendala

fokus6.net, TANAH LAUT — Rapat dengar pendapat atau RDP distribusi solar subsidi nelayan berlangsung di Gedung DPRD Tanah Laut, Kamis (22/5/2026). RDP itu berlangsung setelah aksi unjuk rasa mahasiswa dan nelayan yang menyoroti penyaluran BBM subsidi yang dinilai belum tepat sasaran.

Ketua DPRD Tanah Laut, Khairil Anwar, memimpin langsung rapat tersebut. Selain itu, perwakilan nelayan, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), aparat kepolisian, hingga instansi terkait turut hadir dalam pembahasan.

Dalam rapat itu, persoalan legalitas kapal nelayan menjadi sorotan utama. DPRD mengungkapkan, baru sekitar 20 persen kapal nelayan di Tanah Laut yang memiliki dokumen lengkap. Akibatnya, banyak nelayan kesulitan mengakses solar subsidi.

Di sisi lain, peserta rapat juga menyoroti lemahnya pengawasan distribusi BBM subsidi. Bahkan, sejumlah pihak meminta evaluasi terhadap sistem pengelolaan solar subsidi karena persoalan tersebut terus berulang sejak 2014.

Ketua DPRD Tanah Laut, Khairil Anwar, mengatakan seluruh pihak sepakat memperkuat pengawasan distribusi BBM subsidi. Selain itu, pemerintah juga akan mempercepat verifikasi legalitas kapal nelayan.

“Saat ini kami fokus menyelesaikan legalitas kapal nelayan agar distribusi solar subsidi benar-benar tepat sasaran,” ujar Khairil Anwar.

Ketua HMI Tanah Laut, Zulkifli, meminta aparat penegak hukum bertindak tegas apabila menemukan pelanggaran distribusi solar subsidi di lapangan. Menurutnya, pengawasan harus berjalan konsisten agar nelayan kecil tidak dirugikan.

Sementara itu, Kapolres Tanah Laut AKBP Ricky Boy Siallagan menegaskan kepolisian siap mendukung pengawasan distribusi solar subsidi. Polisi juga membuka peluang penindakan jika menemukan penyimpangan.

Usai RDP distribusi solar subsidi, mahasiswa menegaskan akan terus mengawal persoalan tersebut. Mereka berharap distribusi solar subsidi benar-benar sampai kepada nelayan yang membutuhkan.

Persoalan legalitas kapal menjadi hambatan terbesar dalam penyaluran solar subsidi nelayan di Tanah Laut. Karena itu, DPRD bersama instansi terkait mendorong percepatan pendataan dan verifikasi dokumen kapal agar distribusi BBM subsidi berjalan lebih tertib.

Penulis/Reporter: Basuki Rahmat