Banjarbaru Pilah Program Prioritas untuk Jaga Pembangunan Ditengah Efisiensi Anggaran

fokus6.net, BANJARBARU — Penurunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada 2026 memaksa Pemko Banjarbaru pilah program strategis pembangunan. Dari sebelumnya Rp1,7 triliun pada 2025, anggaran kini menyusut menjadi Rp1,4 triliun.

Di tengah keterbatasan tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) mengambil peran penting dalam menentukan arah prioritas agar target pembangunan tetap terjaga.

Kepala BPKAD Banjarbaru, Rahmat Taufik, menyebut kebijakan efisiensi pihaknya lakukan secara terukur, bukan pemangkasan menyeluruh.

“Program yang tidak mendesak kami kurangi. Tapi yang berdampak langsung ke masyarakat tetap jadi prioritas,” ujarnya.

Efisiensi foku pada kegiatan yang kurang berdampak, seperti agenda seremonial. Sementara sektor pelayanan dasar tetap jadi prioritas.

Bidang kesehatan, misalnya, tetap menjalankan program penanganan stunting dan peningkatan layanan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga tetap terjaga di angka 82,20.

Di sektor pendidikan, capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) berada di angka 88,94, dengan peningkatan indikator lama sekolah.

Penyesuaian paling terasa terjadi di sektor infrastruktur. Sejumlah proyek fisik tertunda, namun proyek strategis tetap akan berjalan.

Upaya pengendalian banjir tetap menjadi fokus, termasuk pembangunan drainase sepanjang 12,5 kilometer. Hasilnya, jumlah titik banjir berhasil Pemko Banjarbaru tekan dari 52 menjadi 9 titik.

Di sisi lain, layanan transportasi seperti feeder tetap berjalan dengan jumlah pengguna mencapai lebih dari 160 ribu penumpang pada 2025.

Pilah Program Strategis, Banjarbaru Prioritaskan Pelayanan

Wali Kota Banjarbaru, Erna Lisa Halaby, menegaskan efisiensi tidak boleh menurunkan kualitas layanan.

“Anggaran boleh terbatas, tapi pelayanan kepada masyarakat tidak boleh ikut turun,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan seluruh perangkat daerah untuk lebih disiplin dalam mengelola anggaran.

“Setiap penggunaan anggaran harus tepat sasaran dan memberi manfaat nyata,” katanya.

Sebagai ibu kota provinsi, Banjarbaru menghadapi tekanan pembangunan yang tinggi. Kebutuhan infrastruktur dan layanan publik terus meningkat, sementara kemampuan fiskal terbatas.

Kondisi ini mendorong pemerintah daerah untuk lebih selektif dalam menentukan program, dengan pendekatan berbasis data dan dampak langsung.

Penulis/Reporter: Tim Liputan fokus6.net