fokus6.net, BANJARMASIN – Rencana Pemerintah Kota Banjarmasin meluncurkan Calendar of Event (CoE) 2026 di ICON Bali Mall, Pantai Sanur, menuai kritik keras.

Kebijakan ini dinilai bukan sekadar soal lokasi acara, tetapi menyentuh pesan simbolik, sensitivitas anggaran, hingga cara pemerintah berkomunikasi dengan warganya.

Pakar Komunikasi Publik sekaligus Ketua Umum Jaringan Intelektual Muda Kalimantan, MS Shiddiq Ph.D, menilai peluncuran agenda wisata daerah di luar wilayahnya justru berpotensi mengaburkan tujuan promosi itu sendiri.

“Dalam komunikasi publik, lokasi itu adalah pesan. Ketika CoE Banjarmasin diluncurkan di Bali, makna promosinya bisa bergeser. Yang ingin dijual Banjarmasin, tapi panggungnya daerah lain yang sudah sangat mapan pariwisatanya,” ujar Shiddiq, Jumat (6/2/2026).

Menurutnya, keputusan tersebut berisiko melemahkan rasa memiliki masyarakat terhadap agenda wisata kotanya.
“Ini bisa menggerus narasi kebanggaan lokal dan sense of ownership warga terhadap program pariwisata mereka sendiri,” tegasnya.

Shiddiq menjelaskan, dalam teori komunikasi kebijakan, simbol memiliki peran penting. Tempat, waktu, dan cara peluncuran kebijakan tak bisa dilepaskan dari penilaian publik.

“Ini yang disebut symbolic policy. Kebijakan tidak hanya dinilai dari isi, tapi juga simbolnya. Di tengah isu efisiensi anggaran, publik makin sensitif. Mereka bukan hanya menghitung rupiah, tapi membaca makna,” katanya.

Meski begitu, ia mengakui pemerintah kota bisa saja memiliki pertimbangan strategis, seperti akses media nasional atau jejaring industri pariwisata. Namun, hal itu harus disertai komunikasi yang terbuka.

“Kalau memang ada strategi besar, sampaikan secara jujur: kenapa di Bali, siapa targetnya, berapa biayanya, dan apa manfaat konkret bagi Banjarmasin,” ucapnya.

Tanpa penjelasan yang gamblang, lanjut Shiddiq, publik akan membangun tafsir sendiri.
“Dan tafsir publik sering kali jauh lebih keras daripada niat awal pemerintah,” tambahnya.

Ia juga menyinggung etika penggunaan anggaran publik. Di tengah wacana penghematan, setiap kegiatan seremonial otomatis menjadi sorotan.

“Ini bukan soal anti-promosi. Ini soal sensitivitas. Kritik warga itu wajar,” ujarnya.

Sebagai perbandingan, Shiddiq mencontohkan daerah yang justru memperkuat identitas lokal dengan meluncurkan agenda wisata di wilayahnya sendiri.
“Banyuwangi kuat karena percaya diri. Mereka luncurkan di rumah sendiri, lalu membiarkan pesannya menyebar ke luar,” katanya.

Ia pun menyarankan Pemkot Banjarmasin tidak bersikap defensif.

“Kritik ini seharusnya dibaca sebagai alarm komunikasi. Artinya publik masih peduli. Tinggal bagaimana pemerintah merespons dengan terbuka, rendah hati, dan konsisten,” pungkasnya.

Penulis/Reporter: Tim Liputan fokus6.net