fokus6.net, BANJARMASIN – Pengamat kebijakan publik sekaligus pegiat demokrasi, Noorhalis Majid, mengkritik keras kebijakan penurunan bonus atlet peraih medali Pekan Olahraga Provinsi (Porprov). Ia menilai kebijakan itu mencerminkan lemahnya komitmen pemerintah daerah dalam menghargai perjuangan atlet.

Noorhalis menyoroti fakta bahwa atlet peraih medali emas menerima bonus Rp25 juta pada Porprov empat tahun lalu. Porprov kali ini justru menurunkan angka itu menjadi Rp20 juta, padahal pemerintah daerah sebelumnya menjanjikan bonus minimal setara tuan rumah.

Bonus Atlet Dipotong Pajak, yang Diterima Jauh dari Layak

Noorhalis menambahkan atlet tidak menerima nominal bonus secara utuh. Potongan pajak dan pemotongan internal di masing-masing cabang olahraga menggerus jumlah yang sampai ke tangan atlet.

“Pada akhirnya atlet hanya menerima bonus dalam jumlah yang sangat kecil, tidak sebanding dengan pengorbanan waktu, tenaga, biaya, dan proses panjang yang mereka jalani selama bertahun-tahun,” tegas Noorhalis dalam keterangan tertulis, Jumat (30/1/2026).

Noorhalis menegaskan perjuangan atlet bukan hanya soal hari pertandingan. Mereka melewati latihan intensif bertahun-tahun, membiayai peralatan sendiri, dan mengorbankan pendidikan serta masa produktif mereka.

Pemerintah Dinilai Hanya Hadir Saat Pembagian Bonus

Noorhalis menyebut sebagian besar proses pembinaan atlet berlangsung di tengah keterbatasan fasilitas dan minimnya perhatian pemerintah daerah. Pemerintah idealnya hadir sejak awal, bukan hanya saat pembagian bonus atlet.

“Daerah idealnya memfasilitasi latihan dan pembinaan jangka panjang, hingga memberikan penghargaan yang layak setelah atlet berprestasi. Bukan hanya muncul saat pembagian bonus, itu pun dalam jumlah yang mengecewakan,” kata Noorhalis.

Ia juga mengingatkan bahwa karier atlet relatif singkat karena faktor usia. Bonus Porprov yang atlet terima empat tahun sekali seharusnya menjadi bekal melanjutkan pendidikan atau menyiapkan kehidupan pascapensiun dari dunia olahraga.

Baca juga  Tanggapi Pencabutan BPJS Gratis, Guru Besar ULM Sebut Anggaran Kesehatan Tak Boleh Dikorbankan

Atlet yang Belum Juara pun Berhak Dapat Perhatian

Noorhalis menegaskan perhatian pemerintah daerah tidak boleh hanya tertuju pada atlet peraih medali. Atlet yang belum naik podium juga sudah melewati proses pembinaan dan pengorbanan yang tidak kalah besar.

“Kalau atlet yang juara saja kurang diperhatikan, apalagi yang belum juara. Padahal mereka juga aset daerah dan calon atlet masa depan,” ucapnya.

Noorhalis menolak alasan efisiensi anggaran sebagai pembenaran kebijakan pemotongan bonus atlet. Pemerintah wajib mengevaluasi kebijakan itu karena menyangkut martabat atlet dan keseriusan daerah memajukan olahraga.

Penulis/Reporter: Tim Liputan fokus6.net