fokus6.net, JAKARTA — Sanae Takaichi kembali menegaskan dominasinya di panggung politik nasional Jepang. Dalam sidang parlemen yang berlangsung pada Rabu, 18 Februari 2026, ia resmi terpilih lagi sebagai Perdana Menteri setelah Partai Demokrat Liberal (LDP) meraih kemenangan telak dalam pemilu Majelis Rendah awal bulan ini.

Pemungutan suara di parlemen berjalan tanpa hambatan berarti. Di Majelis Rendah, Takaichi mengantongi 354 suara dari koalisi pemerintah, memastikan mayoritas absolut. Sementara itu, di Majelis Tinggi ia memenangkan putaran kedua dengan perolehan 125 suara, mengungguli pesaingnya, Junya Ogawa, yang memperoleh 65 suara.

Sesuai ketentuan konstitusi, seluruh anggota kabinet mengajukan pengunduran diri sebelum sidang dimulai. Namun langkah tersebut bersifat prosedural. Takaichi memilih mempertahankan komposisi kabinetnya demi menjamin kesinambungan kebijakan. Tim yang ia sebut sebagai “The Dream Team” tetap bertahan di pos strategis.

Menteri Luar Negeri Toshimitsu Motegi melanjutkan tugas diplomasi, Satsuki Katayama tetap mengawal kebijakan fiskal sebagai Menteri Keuangan, dan Shinjiro Koizumi meneruskan kepemimpinannya di Kementerian Pertahanan. Keputusan mempertahankan figur-figur kunci ini dinilai sebagai sinyal stabilitas di tengah dinamika regional yang semakin kompleks.

Dalam agenda awal periode barunya, Takaichi berfokus pada isu ekonomi domestik. Ia dijadwalkan menyampaikan rancangan kebijakan fiskal yang disebutnya sebagai pendekatan “agresif namun tetap terukur.” Salah satu rencana yang paling menarik perhatian publik adalah penghapusan sementara pajak konsumsi makanan sebesar 8 persen selama dua tahun. Kebijakan ini ditujukan untuk meringankan beban rumah tangga di tengah tekanan harga pangan.

“Kita harus memastikan dapur rakyat tetap mengepul. Pemerintah tidak boleh abai terhadap tekanan biaya hidup,” ujar Takaichi dalam salah satu pernyataannya.

Ia menargetkan dewan lintas partai dapat merumuskan sikap final terkait kebijakan tersebut sebelum musim panas tahun ini. Dengan mayoritas kuat di parlemen, peluang realisasinya dinilai cukup terbuka.

Baca juga  Polres Banjarbaru Musnahkan 54,50 Gram Sabu, Enam Tersangka Diamankan

Namun sorotan terbesar tertuju pada ambisi reformasi konstitusi, khususnya Pasal 9 yang selama puluhan tahun menjadi fondasi sikap pasifis Jepang. Takaichi secara konsisten menyuarakan perlunya penyesuaian agar Jepang memiliki ruang lebih luas dalam memperkuat pertahanan.

“Jepang perlu memperkuat kemampuan pertahanan secara mandiri di tengah perubahan lingkungan keamanan,” tegasnya dalam berbagai kesempatan.

Dengan 316 dari total 465 kursi di Majelis Rendah, LDP mencatatkan mayoritas super yang disebut-sebut sebagai yang terbesar sejak era pasca-Perang Dunia II. Meski demikian, jalan menuju amandemen konstitusi tetap terjal. Proses tersebut memerlukan dukungan dua pertiga anggota di kedua majelis sebelum akhirnya diputuskan melalui referendum nasional.

Di luar urusan domestik, tantangan diplomatik juga menanti. Pernyataan Takaichi pada November 2025 mengenai kesiapan Jepang bertindak jika Taiwan diserang sempat memicu reaksi keras dari Beijing. Hubungan Tokyo dan China pun memasuki fase sensitif.

Kini, dengan mandat politik yang semakin solid, Takaichi berada di persimpangan penting: menjaga stabilitas ekonomi dan politik dalam negeri sembari mengelola ketegangan kawasan. Dunia internasional menanti bagaimana ia menyeimbangkan kepentingan keamanan nasional dengan kebutuhan menjaga hubungan ekonomi yang saling bergantung.

Penulis/Reporter: Tim Liputan fokus6.net