fokus6.net, JAKARTA – Setelah kabar wafatnya Ali Khamenei dalam serangan udara gabungan Amerika Serikat dan Israel, pucuk kekuasaan di Republik Islam Iran langsung berganti arah.

Otoritas politik dan keagamaan menunjuk Alireza Arafi sebagai Pemimpin Transisi Iran.

Penetapan Alireza itu demi mencegah kekosongan komando di tengah situasi yang memanas.

Ancaman eskalasi militer membayangi, ditengah duka yang melanda publik Iran.

Alireza Arafi Bukan Sosok Asing

Arafi bukan figur asing di lingkaran elite Teheran.

Ia lahir di Meybod pada 1959 dan menempuh pendidikan agama di Qom, pusat studi teologi Syiah di Iran.

Dari kota itu, ia membangun reputasi sebagai ulama dengan otoritas keilmuan tinggi dan menyandang gelar mujtahid—tingkatan yang memberinya kewenangan mengeluarkan fatwa secara mandiri.

Kariernya berkembang pesat dalam orbit kekuasaan Khamenei.

Ia pernah memimpin salat Jumat di Qom dan mengarahkan Universitas Internasional Al-Mustafa, lembaga yang mencetak kader ulama dari berbagai negara.

Pada 2019, ia masuk ke Dewan Garda—institusi yang menyaring kandidat politik dan mengawasi legislasi agar sejalan dengan konstitusi serta prinsip syariah.

Lembaga kajian Council on Foreign Relations bahkan menilai Arafi berada di “inti jantung” struktur ulama Iran, menandakan kedekatannya dengan pusat kekuasaan religius dan politik.

Secara konstitusional, suksesi Pemimpin Tertinggi harus melalui Majelis Ahli.

Namun situasi darurat memaksa elite Iran mengambil langkah cepat.

Penunjukan Arafi sebagai pemimpin transisi memberi ruang bagi negara untuk tetap berjalan sambil menunggu proses formal berlangsung.

Di internal kekuasaan, nama Arafi sempat bersaing dengan tokoh garis keras dan figur yang lebih pragmatis.

Namun posisinya di Dewan Garda dan Majelis Ahli memperkuat legitimasinya.

Banyak pihak menilai ia mampu menjembatani faksi-faksi yang kini berada dalam ketegangan tinggi.

Baca juga  Gunungan Sampah Tutup Akses Pasar Sentra Antasari Banjarmasin, Warga dan Pedagang Geram

Secara ideologis, Arafi dikenal tegas. Ia mendorong peran aktif lembaga agama dalam politik dan hubungan internasional.

Dalam salah satu pernyataannya, ia menekankan pentingnya keberpihakan pada kelompok tertindas.

“Lembaga pendidikan agama harus lahir dari rakyat dan berdiri bersama kaum tertindas,” ujarnya, menegaskan garis revolusioner yang selama ini menjadi fondasi Republik Islam.

Penulis/Reporter: Tim Liputan fokus6.net