Ekonomi 2025 Tumbuh 5,11 Persen, Penerimaan Negara Seret: DPR dan Ekonom Soroti Kejanggalan Data

fokus6.net, JAKARTA – Klaim pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2025 yang mencapai 5,11 persen justru dibayangi pertanyaan besar. Pasalnya, di saat produk domestik bruto (PDB) meningkat, penerimaan negara malah mengalami kekurangan signifikan.

Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah menilai kondisi tersebut tidak lazim. Menurutnya, secara teori, ekspansi ekonomi seharusnya diikuti peningkatan penerimaan, khususnya dari sektor perpajakan.

“Ada anomali. Pertanyaan besar kami di Banggar dan Komisi XI DPR, kita tumbuh 5,11 persen sepanjang 2025, tapi penerimaan negara kita justru mengalami shortfall yang luar biasa. Ini sebuah anomali,” ujar Said dalam keterangannya, Rabu (11/2/2026).

Ia menegaskan, logika fiskal sederhana menunjukkan ketika aktivitas ekonomi menguat, basis pajak ikut melebar. Namun yang terjadi justru perlambatan penerimaan di tengah pertumbuhan.

“Seharusnya begitu ekonomi tumbuh, penerimaannya ikut naik. Tapi ini justru tumbuh, namun penerimaannya slow down. Nah, itu menjadi PR bersama kita,” tambahnya.

Sorotan serupa disampaikan Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda. Ia mempertanyakan struktur pertumbuhan yang dilaporkan Badan Pusat Statistik (BPS), terutama komposisi pembentuk PDB.

BPS mencatat konsumsi rumah tangga dan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) menyumbang 82,65 persen terhadap PDB. Huda menilai, bila dua komponen utama itu tidak tumbuh melampaui angka 5,11 persen, sumber akselerasi ekonomi patut dipertanyakan.

“Jika kedua komponen utama itu tidak tumbuh lebih tinggi dari 5,11 persen, lalu sumber pertumbuhan yang membuat ekonomi bisa 5,11 persen, dari mana,” kata Huda, dikutip Minggu (8/2/2026).

BPS memang melaporkan ekspor tumbuh 7,03 persen, tertinggi dibanding komponen lain. Namun menurut Huda, kontribusi ekspor bersih terhadap PDB hanya sekitar 8,47 persen sehingga sulit disebut sebagai penggerak utama.

“Net ekspor memang tumbuh, tapi kontribusinya relatif kecil. Tidaklah sebesar itu. Apakah masuk akal jika itu disebut sebagai pendorong utama pertumbuhan,” ujarnya.

Ia juga menyoroti lonjakan PMTB yang dipengaruhi impor mesin dan peralatan, dengan subkomponen mesin disebut tumbuh hingga 17,99 persen. Di satu sisi, ekspor bersih diklaim menyumbang 0,74 persen terhadap pertumbuhan. Di sisi lain, impor mesin meningkat tajam.

“Di satu sisi, net ekspor diklaim menjadi sumber pertumbuhan sebesar 0,74 persen. Di sisi lain, impor mesin melonjak tajam. Pertanyaannya, impor mesin itu ditempatkan di mana. Banyak perusahaan yang tutup kok,” ucapnya.

Huda menilai, kondisi tersebut semakin janggal jika dikaitkan dengan penerimaan pajak yang justru terkontraksi, termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang erat kaitannya dengan konsumsi masyarakat.

“Secara logika, ketika ekonomi membaik, penerimaan pajak juga harusnya membaik. Tapi ini justru berkebalikan, sehingga menimbulkan pertanyaan besar,” tegasnya.

Pada triwulan IV-2025, pertumbuhan ekonomi tercatat 5,39 persen. Konsumsi rumah tangga tumbuh 5,11 persen seiring meningkatnya Indeks Keyakinan Konsumen. Namun menurut Huda, angka pertumbuhan kuartalan itu sulit dijelaskan hanya dari sisi konsumsi.

“Pertumbuhan konsumsi rumah tangga pernah lebih tinggi dari 5,11 persen. Saat itu pertumbuhan ekonomi tidak sampai 5,39 persen. Jadi pengungkitnya jelas PMTB, yang lagi-lagi didorong impor mesin,” jelasnya.

Ia pun mempertanyakan transparansi pencatatan statistik atas impor mesin tersebut.

“Apakah impor mesin itu masuk ke PMTB, impor, atau keduanya? Ini harus dijelaskan secara transparan,” katanya.

Lebih jauh, Huda mengaitkan angka PDB dengan rasio defisit fiskal. Dengan defisit anggaran sebesar Rp695,1 triliun dan rasio 2,92 persen, maka estimasi PDB harga berlaku berada di kisaran Rp23.804 triliun—angka yang disebutnya hampir identik dengan data resmi.

“Saya sampai berpikir, apakah ini berkaitan dengan target rasio defisit fiskal,” ujarnya.

Perdebatan ini membuka ruang evaluasi lebih lanjut atas konsistensi data pertumbuhan ekonomi dan kinerja penerimaan negara, sekaligus menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah dan otoritas statistik untuk memberikan penjelasan yang komprehensif.

Penulis/Reporter: Tim Liputan fokus6.net