Inflasi Banjarmasin 2022–2026: Upah Naik, Daya Beli Warga Tergerus

fokus6.net, BANJARMASIN – BPS Kota Banjarmasin mencatat tiga periode kritis ketika kenaikan upah minimum kalah dari laju inflasi Banjarmasin dalam satu dekade terakhir. Kini inflasi Februari 2026 sudah menyentuh 6 persen — hampir menghapus seluruh kenaikan upah tahun ini.

Warga Banjarmasin yang merasa penghasilan tidak pernah cukup meski sudah naik ternyata punya bukti datanya. Tiga periode terburuk terjadi pada 2017, 2019, dan 2022 — masing-masing dengan pemicu berbeda namun dampak serupa: daya beli warga tergerus.

Tiga Fase Inflasi Banjarmasin dalam Satu Dekade

Inflasi Banjarmasin bergerak dalam tiga fase selama sepuluh tahun terakhir. Fase pertama adalah periode 2016–2019 ketika inflasi rata-rata bertahan di kisaran 3–4 persen setiap tahun.

Fase kedua dimulai saat pandemi COVID-19 menghantam pada 2020. Inflasi anjlok ke 1,67 persen karena daya beli masyarakat melemah dan permintaan turun keras.

Fase ketiga adalah ledakan pascapandemi pada 2022. Harga bahan pokok dan BBM melonjak bersamaan hingga inflasi mencapai 7,42 persen pada September 2022.

Setelah mereda di 2023–2024, inflasi kembali merangkak dan menyentuh 6 persen pada Februari 2026. Berikut data inflasi tahunan Banjarmasin berdasarkan angka Desember setiap tahun: 2016 di 3,68 persen; 2017 naik ke 3,82 persen; 2018 meredam ke 2,63 persen; 2019 kembali ke 4,15 persen; 2020 anjlok ke 1,67 persen; 2021 di 2,54 persen; 2022 meledak ke 6,98 persen; 2023 mereda ke 2,28 persen; 2024 terendah lima tahun di 1,98 persen; 2025 merangkak ke 3,97 persen; dan Februari 2026 sudah di 6 persen.

Inflasi Banjarmasin 2022 Pecahkan Rekor, BBM Jadi Pemicu

Pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi pada akhir Agustus 2022 dan dampaknya langsung terasa. Inflasi bulanan melompat ke 7,42 persen pada September 2022 — bulan paling berat bagi warga Banjarmasin dalam satu dekade.

Efek domino itu menjalar ke hampir semua kelompok pengeluaran. Biaya transportasi melonjak dan membuat harga bahan pokok ikut naik karena ongkos distribusi membengkak.

Data COICOP memperlihatkan transportasi menjadi kelompok paling terpukul pada 2022 dengan inflasi 17,5 persen. Kelompok makanan, minuman, dan tembakau juga melonjak ke 8,96 persen, sementara rekreasi dan budaya naik 11,34 persen.

Padahal di tahun yang sama, sektor informasi dan komunikasi justru mencatat deflasi 0,5 persen. Harga layanan internet dan paket data turun, namun bobotnya terlalu kecil untuk mengimbangi lonjakan di kelompok pengeluaran lain.

Tiga Tahun Upah Kalah dari Harga

Membandingkan kenaikan UMP Kalimantan Selatan dengan laju inflasi Banjarmasin menghasilkan angka yang jujur. Dalam tujuh tahun terakhir, ada tiga tahun ketika kenaikan upah kalah dari kenaikan harga.

Tahun 2020 menjadi yang terbaik. UMP naik 8,56 persen ke Rp2.877.448 sementara inflasi hanya 1,67 persen — selisih riil positif 6,89 persen.

Tahun 2021 menjadi tamparan pertama. Pemerintah pusat membekukan kenaikan UMP di tengah pandemi sementara inflasi tetap berjalan di 2,54 persen — daya beli warga turun 2,54 persen secara riil.

Tahun 2022 mencatatkan selisih terburuk: minus 5,97 persen. UMP naik hanya 1,01 persen ke Rp2.906.473 sementara inflasi melonjak ke 6,98 persen — kenaikan gaji Rp29.000 langsung tergerus kenaikan harga yang jauh lebih besar.

Tahun 2023 menjadi pemulihan. UMP naik 8,39 persen ke Rp3.149.978 sementara inflasi hanya 2,28 persen — selisih positif 6,11 persen sebagian mengompensasi kerugian dua tahun sebelumnya.

Kini tahun 2026 kembali masuk zona waspada. UMP naik 6,52 persen ke Rp3.725.000, namun inflasi Februari sudah di 6 persen — selisih yang tersisa hanya 0,52 persen dan tahun belum habis.

Pekerja Informal Paling Rentan

Di balik angka UMP, ada kelompok yang tidak menikmati perlindungan regulasi upah sama sekali. Pedagang pasar, buruh harian, dan pekerja tanpa kontrak formal menggantungkan pendapatan pada dinamika pasar.

Sakernas Agustus 2025 mencatat rata-rata pendapatan bersih pekerja informal di Banjarmasin sebesar Rp2.006.496 per bulan. Angka itu lebih rendah Rp1.489.654 dari UMP Kalsel tahun yang sama sebesar Rp3.496.150.

Ketika inflasi naik 6 persen, pekerja formal punya dasar tuntutan kenaikan upah berikutnya. Pekerja informal tidak punya jalur itu — satu-satunya pilihan yang tersisa adalah memotong pengeluaran.

Tingkat pengangguran terbuka Banjarmasin memang sudah turun dari puncak 8,47 persen pada 2021 ke 6,56 persen pada 2024. Namun penurunan pengangguran tidak otomatis berarti peningkatan kualitas pendapatan — banyak yang bekerja di sektor informal dengan penghasilan jauh di bawah UMP.

Sinyal 2026: Inflasi Akselerasi Dua Belas Bulan Berturut-turut

Setelah menyentuh titik terendah 0,34 persen pada Februari 2025, inflasi Banjarmasin naik setiap bulan selama dua belas bulan berturut-turut. Akselerasi terbesar terjadi dari Januari ke Februari 2026 — naik 1,16 poin persentase dalam satu bulan.

Lompatan itu menyerupai kecepatan kenaikan inflasi menjelang puncak September 2022. Kali ini tanpa satu pemicu tunggal yang jelas seperti kenaikan BBM — justru itu yang membuat pengendaliannya lebih sulit.

Inflasi Mereda, Daya Beli Belum Tentu Pulih

Harga yang sudah naik tidak otomatis turun meski inflasi melambat. Warga yang kehilangan daya beli 5,97 persen pada 2022 tidak mendapat kompensasi itu kembali di 2023 atau 2024 — mereka hanya berhenti kehilangan lebih banyak, bukan pulih ke posisi semula.

Pemulihan sesungguhnya baru terjadi pada 2023 ketika selisih UMP versus inflasi positif 6,11 persen. Namun akumulasi kerugian dua tahun sebelumnya terlalu besar untuk terkompensasi dalam satu tahun.

Dua faktor paling menentukan daya beli warga Banjarmasin sepanjang sisa 2026. Pertama, stabilitas harga pangan — cabai dan beras secara historis menjadi pendorong inflasi bulanan terbesar dan sangat rentan terhadap gangguan cuaca serta pola distribusi. Kedua, kebijakan energi nasional — kenaikan BBM pada 2022 membuktikan satu kebijakan bisa langsung menggeser inflasi 3–4 poin persentase dalam satu bulan.

Kelompok pekerja informal, yang jumlahnya besar di Banjarmasin, paling membutuhkan kebijakan perlindungan harga yang konkret dari pemerintah daerah.

Sumber data: BPS Kota Banjarmasin — Inflasi Tahunan y-on-y 2016–2026 dan COICOP Tahun Dasar 2018=100 (2020–2023). BPS Kalsel — UMP 2005–2026 dan Sakernas Agustus 2025. Catatan: UMP 2021 beku atas kebijakan pemerintah pusat. Inflasi 2026 menggunakan data Februari sebagai data terkini.

Laporan: Tim Data fokus6.net | Maret 2026