fokus6.net, BANJARMASIN — Kebijakan Pemerintah Kota Banjarmasin membeli 21 unit mobil listrik untuk kepala dinas dan camat menuai gelombang protes. Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi mahasiswa dan rakyat menggelar aksi di depan Balai Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

Dalam aksinya, massa membentangkan spanduk berisi kritik terhadap kebijakan tersebut. Mereka menilai pembelian kendaraan dinas senilai lebih dari Rp5 miliar itu tidak tepat di tengah kondisi efisiensi anggaran daerah.

Koordinator aksi, Fajar Arifin, menyebut pemerintah seharusnya lebih peka terhadap kebutuhan dasar masyarakat.

“Kami menilai pembelian mobil listrik ini bukan kebutuhan mendesak. Masih banyak persoalan yang lebih prioritas, seperti jaminan kesehatan masyarakat dan pelayanan publik yang belum maksimal,” ujar Fajar dalam orasinya.

Ia menegaskan, transparansi dan penjelasan rinci terkait urgensi pengadaan kendaraan tersebut harus disampaikan kepada publik.

“Pemerintah harus menjelaskan kepada masyarakat, apa urgensinya membeli 21 mobil listrik dengan anggaran miliaran rupiah di tengah banyaknya persoalan yang belum terselesaikan,” tambahnya.

Selain menyoroti pengadaan mobil listrik, massa aksi juga mengangkat isu lain yang dinilai belum tertangani optimal, seperti banjir rob dan persoalan sampah di sejumlah titik kota.

Menanggapi aksi tersebut, Wali Kota Banjarmasin, Muhammad Yamin, menyatakan bahwa pengadaan mobil listrik sudah melalui perencanaan dan sesuai dengan skala prioritas pemerintah daerah.

“Pengadaan ini sudah direncanakan dan disesuaikan dengan kebutuhan operasional. Kami juga mempertimbangkan efisiensi jangka panjang, termasuk penggunaan kendaraan ramah lingkungan,” kata Yamin.

Menurutnya, penggunaan mobil listrik merupakan bagian dari komitmen pemerintah kota dalam mendukung program pengurangan emisi dan efisiensi biaya operasional kendaraan dinas.

Penulis/Reporter: Tim Liputan fokus6.net