Presiden Prabowo Hadiri KTT Board of Peace di AS, Indonesia Dorong Perlindungan Warga Palestina
fokus6.net, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto dipastikan akan bertolak ke Amerika Serikat untuk menghadiri agenda internasional penting di awal tahun ini. Kepala Negara dijadwalkan hadir secara langsung pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) perdana Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian yang akan berlangsung di Washington DC pada 19 Februari 2026.
Kepastian keikutsertaan Presiden Prabowo disampaikan oleh Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI, Yvonne Mewengkang. Menurut Yvonne, kehadiran Presiden menjadi sinyal kuat bahwa Indonesia ingin berperan aktif dalam menentukan arah perdamaian di Jalur Gaza sejak pembentukan lembaga ini.
“Keikutsertaan Indonesia di Board of Peace adalah untuk menegaskan komitmen kami memperjuangkan hak-hak warga sipil Palestina. Kami akan mendorong pemulihan infrastruktur, rekonstruksi wilayah Gaza, dan memastikan perdamaian yang adil dengan prinsip Two-State Solution atau Solusi Dua Negara,” ujar Yvonne saat ditemui di Jakarta, Rabu (11/2/2026).
Yvonne menambahkan, kehadiran Indonesia bukan sekadar simbolis. Jakarta berencana memanfaatkan platform BoP sebagai sarana menyoroti kebutuhan warga Palestina yang telah lama terdampak agresi bersenjata.
Board of Peace sendiri merupakan inisiatif Presiden AS Donald Trump dan saat ini beranggotakan 26 negara, termasuk Indonesia dan Israel. KTT perdana akan digelar di US Institute of Peace (USIP) dengan agenda utama menggalang dana untuk rekonstruksi Gaza. Selain itu, dewan ini akan memegang peran strategis, yakni mengawasi pemerintahan sementara di Gaza serta memastikan akuntabilitas dalam masa transisi.
Trump menyatakan ambisinya untuk memperluas peran BoP agar dapat menangani berbagai konflik global di masa depan. Namun, langkah ini mendapat sorotan dari pakar internasional. Banyak yang menilai BoP berpotensi mengurangi peran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam penyelesaian konflik. Beberapa pengamat bahkan menilai struktur dewan ini memberikan dominasi besar kepada AS dalam mengatur wilayah asing, sehingga mengandung nuansa ‘kolonial modern’.
Meski demikian, Indonesia menegaskan akan menggunakan keikutsertaannya untuk mendorong kepentingan kemanusiaan, khususnya perlindungan warga sipil dan pemulihan wilayah yang terdampak konflik.
Penulis/Reporter: Tim Liputan fokus6.net


Tinggalkan Balasan