fokus6.net, BANJARMASIN – Pakar Ekonomi dari Universitas Lambung Mangkurat (ULM), Prof. Muhammad Handry Imansyah menilai bagi-bagi mobil listrik untuk pejabat dilingkup Pemko Banjarmasin suatu kebijakan yang ‘gegabah’.

Menurutnya pembelian mobil yang diklaim sebagai bentuk efisiensi, dengan membandingkan mobil listrik jauh lebih hemat ketimbang biaya operasional kendaraan konvensional terlalu naif.

“Dari perspektif fiskal nasional, insentif untuk EV sendiri tengah diperdebatkan karena pemerintah pusat juga menimbang kembali insentif fiskal untuk EV pada tahun 2026,” beber Guru Besar FEB ULM saat dihubungi fokus6.net, Senin (9/1/2026) malam.

Handry bilang, Pemko Banjarmasin tak boleh ujuk-ujuk dan wajib melakukan pertimbangan dari berbagai sisi, sebelum memutuskan pembelian tersebut.

Apalagi mobil-mobil itu peruntukannya hanya menunjang para pejabat, dan bukan kebutuhan premier pelayanan yang langsung menyentuh masyarakat.

Sehingga wajar saja, sambungnya, keputusan memborong mobil berlabel premium itu mendapat protes keras dari publik.

“Secara prioritas fiskal dalam konteks anggaran daerah yang sedang dipangkas dan kebutuhan masyarakat yang banyak, menjadikan mobil premium atau mobil listrik bagi pejabat sebagai prioritas utama tidak dapat dibenarkan sepenuhnya,” terangnya.

Handry berpandangan, pembelian fasilitas penunjang bisa saja dilakukan namun dengan catatan harus mempertimbangkan beberapa hal. Mulai dari analisis kebutuhan, RAB yang transparan, dan sejalan dengan prioritas pembangunan daerah.

Terlebih dengan efisiensi anggaran, kata dia, akan lebih bijak jika Pemko Banjarmasin mengutamakan pos anggaran untuk kebutuhan dasar masyarakat yang mencakup pelayanan pendidikan, kesehatan hingga sosial yang masih belum sesuai harapan.

“Seperti pencabutan kepesertaan BPJS PBI puluhan ribu warga Banjarmasin, harusnya ini yang diutamakan untuk segera diselesaikan,” tegas Handry.

Sebelumnya, kepala dinas hingga camat lingkup Pemko Banjarmasin menerima fasilitas mewah berupa mobil listrik merek BYD Atto 1 Premium.

Mobil dengan label ramah lingkungan itu terbilang produk baru. Dilansir dari berbagai sumber di mesin pencari, BYD Atto 1 Premium resmi diluncurkan di Indonesia pada ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2025.

Pembelian mobil listrik tersebut, menurut Walikota Banjarmasin Muhammad Yamin sudah sesuai skala prioritas belanja yang ditetapkan.

Ia bahkan secara lugas mengklaim pembelian kendaraan baru itu sejalan dengan kebijakan nasional dan diproyeksikan untuk jangka panjang.

“Ini juga merupakan kebijakan nasional sebenarnya.  Pastinya tidak ada oli dan bensin lagi kan. Ini kita pastikan untuk pengurangan itu, serta memang kita inginnya ini adalah transisi penggunaan energi yang lebih ramah lingkungan,” ujarnya kepada awak media, Senin (9/2/2026).

Selain hemat ongkos operasional, Yamin juga mengklaim pembelian itu punya nilai plus, jika dibandingkan dengan skema sewa yang selama ini diterapkan Pemko Banjarmasin.

Dirinya juga berpandangan, ke depan mobil-mobil tersebut bisa jadi ‘cuan’ PAD. Caranya, yakni dengan melelang saat usia kendaraan sudah masuk 5 tahun.

“Ini kita beli, lalu efisiensi BBM, ramah dan lingkungan, lalu setelah 5 tahun akan kita jual, kita lelang, maka kita akan ada lagi PAD untuk Pemerintah. Jadi anggap aja ini suatu bagian, daripada sewa unit, malah lebih murah dan efisien,” terang politisi Gerindra itu.

Penulis/Reporter: Tim Liputan fokus6.net