fokus6.net, BANJARMASIN – Pemerintah Kota Banjarmasin membeli 21 unit kendaraan listrik jenis BYD Atto 1 untuk sejumlah kepala dinas dan camat. Kebijakan itu memicu pro-kontra di tengah efisiensi anggaran daerah.

Setiap unit BYD Atto 1 berharga sekitar Rp200 juta sehingga total anggaran untuk 21 unit mencapai miliaran rupiah. Kondisi itu langsung menuai kritik dari berbagai kalangan masyarakat.

Kepala Sub Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin Ahmad Zazuli menegaskan pengadaan unit BYD justru menjadi bentuk efisiensi anggaran. “Justru sebaliknya, ini bentuk efisiensi. Kalau pakai kendaraan BBM, biaya operasionalnya tinggi,” ujarnya, Minggu (8/2/2026).

Selain itu, Zazuli menyatakan pemilihan armada listrik mendukung komitmen pemerintah daerah terhadap isu lingkungan. “Selain menekan biaya operasional, ini juga upaya mendukung transisi energi dan mengurangi polusi udara,” tambahnya.

Selanjutnya, Pemko Banjarmasin berencana menambah armada untuk SKPD yang belum mendapat unit operasional. “Insya Allah nanti akan dilengkapi melalui APBD perubahan,” kata Zazuli.

Pengadaan kendaraan listrik oleh pemerintah daerah bukan pertama kali terjadi di Kalimantan Selatan. Sejumlah kabupaten dan kota mulai beralih ke armada ramah lingkungan sebagai bagian dari program transisi energi nasional.

Lebih lanjut, Pemko menggandeng PLN untuk membangun Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) di Banjarmasin. “Kami sudah bekerja sama dengan PLN. Pembangunannya akan dipercepat,” ujar Zazuli.

Penulis/Reporter: Tim Liputan fokus6.net

Baca juga  Dinilai Pemborosan Anggaran, Pemko Banjarmasin Justru Berencana Tambah Mobil Listrik untuk Kepala Dinas