fokus6.net, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi bahwa pemilik PT Blueray Cargo, John Field, akhirnya menyerahkan diri setelah sebelumnya masuk dalam daftar pencarian terkait dugaan suap dan gratifikasi pada proses importasi barang tiruan di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengungkapkan bahwa John Field datang sendiri ke lembaga antirasuah pada dini hari. “Dini hari tadi, tersangka JF yang merupakan pemilik PT BR menyerahkan diri ke KPK,” ujarnya kepada jurnalis di Jakarta, Sabtu (7/2/2026).

Setelah tiba, penyidik langsung melakukan pemeriksaan mendalam terhadap yang bersangkutan guna menelusuri keterlibatannya dalam perkara tersebut. KPK menilai langkah menyerahkan diri ini akan mempercepat proses hukum yang sedang berjalan.

Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) yang digelar KPK di lingkungan DJBC pada 4 Februari 2026. Dalam operasi tersebut, penyidik turut mengamankan sejumlah pihak, termasuk Kepala Kantor Wilayah DJBC Sumatera Bagian Barat, Rizal.

Sehari berselang, tepatnya pada 5 Februari 2026, KPK menetapkan enam orang sebagai tersangka dari total 17 pihak yang diamankan. Mereka adalah Rizal yang saat itu menjabat Direktur Penindakan dan Penyidikan DJBC periode 2024 hingga Januari 2026, Kepala Subdirektorat Intelijen Penindakan dan Penyidikan DJBC Sisprian Subiaksono, Kepala Seksi Intelijen DJBC Orlando Hamonangan, pemilik PT Blueray Cargo John Field, Ketua Tim Dokumentasi Importasi Blueray Cargo Andri, serta Manajer Operasional perusahaan tersebut, Dedy Kurniawan.

Sebelum menyerahkan diri, John Field menjadi satu-satunya tersangka yang belum ditahan karena diduga melarikan diri ketika OTT berlangsung. Sementara itu, lima tersangka lainnya telah lebih dulu menjalani penahanan.

KPK menegaskan akan terus mendalami perkara dugaan suap dan gratifikasi ini untuk mengungkap alur transaksi serta pihak-pihak yang terlibat. Pemeriksaan terhadap John Field diharapkan dapat memberikan gambaran lebih jelas mengenai praktik ilegal dalam proses importasi tersebut.