fokus6.net, NTT – Wafatnya YBR, siswa sekolah dasar berusia 10 tahun di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur, meninggalkan luka mendalam sekaligus kegelisahan publik. Kepergian anak tersebut tidak hanya dipandang sebagai tragedi kemanusiaan, tetapi juga memunculkan pertanyaan besar tentang sejauh mana negara benar-benar hadir dalam menjamin hak pendidikan warganya.

Pengamat pendidikan NTT, Dr. Vincentius Mauk, M.Pd., menilai peristiwa ini harus menjadi titik refleksi serius bagi semua pihak, terutama pemerintah dan penyelenggara pendidikan. Menurutnya, kematian YBR merupakan sinyal darurat bahwa kebijakan pendidikan gratis belum sepenuhnya dirasakan oleh anak-anak dari keluarga rentan.

“Ini peristiwa yang mengguncang nurani kita bersama. Bukan semata tentang satu anak, tetapi tentang sistem pendidikan yang masih menyisakan celah,” ujar Vincentius saat dimintai tanggapan, Rabu (4/2/2026).

Dosen Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Universitas Negeri Timor (Unimor), Kefamenanu, itu menjelaskan bahwa secara regulasi, negara sebenarnya telah memiliki dasar hukum yang kuat. Namun, persoalan kerap muncul ketika kebijakan tersebut diterapkan di lapangan.

“Kita punya undang-undang, ada dana BOS, ada program bantuan. Tetapi pelaksanaannya belum merata, terutama di wilayah terpencil,” katanya.

Vincentius menekankan bahwa pendidikan gratis tidak seharusnya dimaknai sebatas penghapusan biaya SPP. Menurutnya, konsep pendidikan gratis harus benar-benar membebaskan anak dari seluruh beban ekonomi yang dapat menghambat proses belajar.

“Anak tidak seharusnya dibebani urusan buku, seragam, atau alat tulis. Kalau masih ada anak yang tertekan karena hal-hal itu, berarti pendidikan gratis belum berjalan sepenuhnya,” ujarnya.

Ia juga menyoroti fakta bahwa masih ada keluarga miskin ekstrem yang tidak tersentuh bantuan sosial. Kasus keluarga YBR, menurut Vincentius, menjadi contoh nyata lemahnya sistem pendataan dan distribusi bantuan.

“Programnya tersedia, anggarannya ada. Masalahnya ada pada data. Masih ada keluarga yang luput dari perhatian,” ucapnya.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Vincentius mendorong penguatan koordinasi lintas sektor, mulai dari sekolah, pemerintah desa, kelurahan, hingga dinas sosial. Ia menilai guru dan kepala sekolah memiliki peran strategis karena mereka paling mengetahui kondisi nyata siswa.

“Kalau sekolah dan pemerintah daerah saling terhubung dengan baik, bantuan bisa lebih cepat dan tepat sasaran,” katanya.

Selain aspek ekonomi, tragedi ini juga membuka mata banyak pihak terhadap kondisi kesehatan mental anak-anak dari keluarga rentan. Vincentius menilai sekolah perlu menyediakan ruang aman bagi siswa untuk bercerita dan mendapatkan pendampingan psikologis.

“Anak-anak perlu diyakinkan bahwa mereka tidak sendirian. Berbicara tentang kesulitan hidup itu bukan hal tabu,” ujarnya.

Ia mencontohkan sejumlah perguruan tinggi yang telah mengirim mahasiswa psikologi untuk memberikan layanan konseling gratis di sekolah-sekolah melalui program pengabdian masyarakat. Menurutnya, pola ini bisa diperluas dengan melibatkan pemerintah daerah dan puskesmas.

Menutup pernyataannya, Vincentius berharap kematian YBR tidak berlalu begitu saja tanpa perubahan berarti. Ia menegaskan bahwa tragedi ini seharusnya menjadi momentum untuk memperbaiki sistem pendidikan secara menyeluruh.

“Ini bukan tentang menyalahkan siapa pun. Ini tentang keberanian kita membenahi sistem agar lebih adil dan manusiawi,” katanya.

Ia menambahkan, Indonesia memiliki sumber daya dan orang-orang yang peduli. Tantangan utamanya adalah memastikan semua itu benar-benar menjangkau anak-anak yang paling membutuhkan.

“Kematian YBR tidak boleh sia-sia. Ini harus menjadi pelajaran agar tidak ada lagi anak Indonesia yang kehilangan masa depan karena sistem yang lalai,” tutup Vincentius.

Penulis/Reporter: Tim Liputan fokus6.net