fokus6.net, JAKARTA – Keputusan Indonesia bergabung dalam Board of Peace atau Dewan Perdamaian Gaza mendapat sorotan dari parlemen.

Anggota Komisi I DPR RI, Syamsu Rizal, meminta pemerintah tidak bersikap pasif setelah masuk ke dalam forum internasional tersebut, mengingat besarnya kewajiban finansial yang harus ditanggung negara.

Menurut Rizal, Indonesia diwajibkan membayar iuran keanggotaan Dewan Perdamaian Gaza sebesar 1 miliar dolar Amerika Serikat, atau setara sekitar Rp16,7 triliun.

Ia mengingatkan agar dana sebesar itu tidak disalahgunakan dan justru berujung pada penderitaan rakyat Palestina.

“Saya khawatir uang iuran tersebut justru digunakan untuk membiayai serangan ke Gaza dengan alasan pelucutan senjata Hamas,” ujar Rizal, Minggu (1/2/2026).

Ia menilai kekhawatiran tersebut beralasan, mengingat kondisi konflik di Gaza yang masih berlangsung dan ketimpangan kekuatan antara Israel dan Palestina.

Rizal bahkan menyebut Hamas sebagai pihak yang, menurut pandangannya, berperan melindungi warga Gaza dari agresi Israel.

“Faktanya, Hamas selama ini membela rakyat Gaza dari kezaliman Israel,” katanya.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menegaskan bahwa keikutsertaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian Gaza harus dibarengi dengan sikap politik yang jelas dan tegas.

Ia mendesak pemerintah agar tidak hanya hadir secara formal, tetapi juga berani menyuarakan kritik keras terhadap tindakan Israel.

“Indonesia harus bersuara lantang, mengkritik dan mengutuk aksi Israel secara terbuka,” ujar Rizal.

Ia mengingatkan agar forum perdamaian tersebut tidak menjadi alat pembenaran atas praktik penjajahan dan kekerasan.

“Jangan sampai kita terjebak dalam forum yang namanya perdamaian, tetapi justru dipakai untuk melegitimasi penjajahan dan pembantaian,” lanjutnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa pembayaran iuran keanggotaan Board of Peace direncanakan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Baca juga  Warga Palestina Jalani Puasa Ramadan di Tengah Reruntuhan dan Krisis Ekstrem

Namun, ia mengakui hingga kini belum ada arahan resmi dari Presiden Prabowo Subianto terkait mekanisme pembayaran tersebut.

“Kami belum membahas secara detail. Pada waktunya nanti Presiden pasti akan memberi penugasan. Saya kira sebagian besar sumber dananya memang dari APBN,” ujar Purbaya, seperti dikutip Kamis (29/1/2026).

Hingga saat ini, pemerintah belum memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai jadwal pembayaran maupun pengawasan penggunaan dana iuran tersebut dalam kerangka Dewan Perdamaian Gaza.

Penulis/Reporter: Tim Liputan fokus6.net