fokus6.net, BANJARMASIN – Kebijakan pencabutan kepesertaan BPJS Kesehatan gratis bagi puluhan ribu warga Kota Banjarmasin menuai sorotan tajam dari kalangan akademisi.

Guru Besar Ekonomi Universitas Lambung Mangkurat (ULM), Prof. Handry Imansyah, menilai langkah tersebut berpotensi semakin memberatkan masyarakat yang saat ini sudah tertekan oleh tingginya biaya hidup.

Menurut Prof. Handry, keputusan tersebut tidak bisa dilepaskan dari realitas ekonomi warga yang masih rentan.

Sektor kesehatan, kata dia, seharusnya menjadi prioritas utama pemerintah daerah, bukan justru dikorbankan dengan alasan efisiensi anggaran.

“Kebijakan ini jelas semakin menghimpit masyarakat. Saat biaya hidup terus naik, akses terhadap layanan kesehatan justru dipersempit,” ujar Handry Imansyah, Sabtu (31/1/2026).

Ia menegaskan, pemerintah kota semestinya mencari opsi kebijakan lain yang lebih adil dan tidak berdampak langsung pada kebutuhan dasar masyarakat.

Salah satu langkah yang dinilai lebih bijak adalah memangkas anggaran perjalanan dinas pejabat.

“Kalau bicara efisiensi, seharusnya yang dikurangi itu belanja perjalanan dinas. Selama ini porsinya cukup besar dalam struktur anggaran tahunan,” tegasnya.

Handry juga meyakini bahwa pengurangan anggaran perjalanan dinas tidak akan mengganggu kinerja birokrasi secara signifikan.

Menurutnya, perkembangan teknologi saat ini memungkinkan koordinasi dan komunikasi tetap berjalan efektif meski tanpa tatap muka langsung.

“Sekarang sudah ada teknologi. Rapat bisa daring, koordinasi bisa jarak jauh. Jadi alasan perjalanan dinas itu sebenarnya sudah tidak terlalu relevan seperti dulu,” jelasnya.

Ia mengingatkan bahwa kebijakan pencabutan BPJS gratis berisiko memperlebar ketimpangan akses layanan kesehatan, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang sangat bergantung pada program tersebut.

“Kalau akses kesehatan dikurangi, dampaknya bukan hanya ekonomi, tapi juga kualitas hidup dan produktivitas masyarakat ke depan,” pungkas Handry.

Penulis/Reporter: Tim Liputan fokus6.net