Ratusan Anggota Koperasi Kelumpang Bersama Layangkan Mosi Tidak Percaya, DPRD Kotabaru Gelar RDP
fokus6.net, KOTABARU – Ratusan warga yang tergabung dalam Koperasi Kebun Kelumpang Bersama menyatakan mosi tidak percaya terhadap pengurus koperasi saat rapat dengar pendapat (RDP) di DPRD Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan.
Mosi tersebut dilayangkan lantaran anggota menilai pengelolaan hasil plasma perkebunan kelapa sawit selama ini tidak berjalan secara transparan.
RDP yang berlangsung di gedung DPRD Kotabaru itu dihadiri ratusan anggota koperasi dari Desa Talusi, Kecamatan Pamukan Selatan.
Forum ini digelar setelah berbagai upaya penyelesaian internal yang ditempuh sebelumnya tidak membuahkan hasil dan belum menemui titik terang.
Perwakilan anggota koperasi, Khairatun Nikmah, menyebut ada sejumlah alasan mendasar yang melatarbelakangi pernyataan mosi tidak percaya tersebut.
Salah satunya terkait pengelolaan hasil plasma perkebunan sawit yang dinilai tidak terbuka kepada anggota.
“Selama ini kami tidak pernah mendapatkan penjelasan yang transparan terkait pengelolaan hasil plasma. Selain itu, pengurus baru juga tidak memiliki surat keputusan yang disetujui secara sah,” ujar Khairatun Nikmah dalam RDP, Senin (26/1/2026).
Ia menegaskan, kekecewaan anggota telah berlangsung cukup lama dan mosi tidak percaya menjadi langkah terakhir agar persoalan koperasi mendapatkan perhatian serius dari pemerintah daerah dan DPRD.
Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Kotabaru, Ahyani, meminta seluruh anggota Koperasi Kebun Kelumpang Bersama tetap mengikuti prosedur dan mekanisme yang berlaku dalam menyelesaikan persoalan internal koperasi.
“Kami meminta seluruh pihak mengikuti aturan dan prosedur yang ada. Penyelesaian masalah koperasi harus dilakukan sesuai ketentuan agar tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari,” kata Ahyani.
Di sisi lain, DPRD Kabupaten Kotabaru memberikan sejumlah rekomendasi hasil RDP.
Salah satu poin yang ditekankan adalah meminta pihak koperasi segera menyelesaikan konflik internal secara musyawarah, serta mendorong pemerintah daerah untuk turut mencarikan solusi terbaik.
Penulis/Reporter: Tim Liputan Fokus6.net


Tinggalkan Balasan