fokus6.net, BANJARMASIN – Kebijakan Pemerintah Kota Banjarmasin membeli 21 unit mobil listrik jenis BYD Atto 1 untuk sejumlah kepala dinas hingga camat memicu pro-kontra ditengah efisensi anggaran daerah.

Satu unit BYD Atto 1 diketahui dibanderol sekitar Rp200 jutaan, artinya total anggaran yang digelontorkan untuk puluhan mobil listrik tersebut mencapai miliaran rupiah. Kondisi ini memicu pro dan kontra di tengah masyarakat yang masih bergulat dengan berbagai kebutuhan dasar dan layanan publik.

Menanggapi polemik ini, Kepala Sub Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin, Ahmad Zazuli, mengklaim pengadaan mobil listrik justru lebih hemat dibanding kendaraan yang menggunakan bahan bakar minyak (BBM).

“Justru sebaliknya, ini bentuk efisiensi. Kalau pakai kendaraan BBM, biaya operasionalnya tinggi,” klaimnya.

Ia berdalih, mobil listrik dipilih karena dinilai lebih hemat dalam jangka panjang sekaligus menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah terhadap isu lingkungan.

“Selain menekan biaya operasional, ini juga upaya mendukung transisi energi dan mengurangi polusi udara,” ujarnya.

Pengadaan kendaraan dinas listrik itu disebut dilakukan melalui sistem INAPROC, dan diperuntukkan tak hanya bagi kepala dinas, namun juga camat.

“Sementara ini ada 21 unit, diperuntukkan bagi para camat dan sebagian kepala dinas,” ucap Zazuli, Minggu (8/2/2026).

Meski banyak diprotes, Pemko Banjarmasin justru berencana kembali menambah jumlah mobil listrik dinas. Alasannya, masih banyak SKPD yang belum kebagian kendaraan operasional.

“Insya Allah nanti akan dilengkapi melalui APBD perubahan,” katanya.

Tak berhenti di situ, penggunaan mobil listrik oleh pejabat juga menuntut kesiapan infrastruktur pendukung. Pemko memastikan akan membangun Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) dengan menggandeng PLN.

“Kami sudah bekerja sama dengan PLN. Pembangunannya akan dipercepat, dan untuk sementara sudah disiapkan pengisian sementara,” ujar Zazuli.

Penulis/Reporter: Tim Liputan fokus6.net