fokus6.net, BANJARMASIN – Kebijakan penurunan bonus atlet peraih medali Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) menuai kritik keras dari pengamat kebijakan publik sekaligus pegiat demokrasi, Noorhalis Majid.

Ia menilai kebijakan tersebut mencerminkan lemahnya komitmen pemerintah daerah dalam menghargai perjuangan atlet yang telah mengharumkan nama daerah.

Noorhalis menyoroti fakta bahwa empat tahun lalu atlet peraih medali emas masih menerima bonus sebesar Rp25 juta, sementara pada Porprov kali ini justru turun menjadi Rp20 juta.

Padahal sebelumnya, para atlet disebut telah dijanjikan bonus minimal setara dengan daerah tuan rumah dan bahkan lebih besar dibandingkan pelaksanaan Porprov sebelumnya.

“Padahal sebelumnya atlet dijanjikan bonus minimal setara dengan tuan rumah dan lebih besar dari Porprov sebelumnya,” ujar Noorhalis dalam keterangan tertulis yang dikutip Jumat (30/1/2026).

Ia menambahkan, nominal bonus tersebut pun tidak diterima secara utuh oleh atlet. Setelah dipotong pajak serta pemotongan internal di masing-masing cabang olahraga, jumlah yang diterima atlet dinilai jauh dari layak.

“Pada akhirnya atlet hanya menerima bonus dalam jumlah yang sangat kecil, tidak sebanding dengan pengorbanan waktu, tenaga, biaya, dan proses panjang yang mereka jalani selama bertahun-tahun,” tegasnya.

Menurut Noorhalis, perjuangan atlet tidak hanya berlangsung saat pertandingan, tetapi melalui proses panjang berupa latihan intensif, pembiayaan peralatan, hingga pengorbanan pendidikan dan masa produktif.

Ironisnya, sebagian besar proses tersebut kerap dijalani di tengah keterbatasan fasilitas dan minimnya perhatian pemerintah daerah.

“Daerah idealnya hadir sejak awal, memfasilitasi latihan, pembinaan jangka panjang, hingga memberikan penghargaan yang layak setelah atlet berprestasi. Bukan hanya muncul saat pembagian bonus, itu pun dalam jumlah yang mengecewakan,” katanya.

Ia juga menyoroti masa depan atlet yang relatif singkat akibat faktor usia.

Bonus Porprov yang hanya diterima empat tahun sekali seharusnya dapat menjadi bekal penting bagi atlet untuk melanjutkan pendidikan, bekerja, atau menyiapkan kehidupan setelah pensiun dari dunia olahraga.

“Bonus itu bukan sekadar uang, tetapi simbol penghargaan dan motivasi. Ketika nilainya minim, pesan yang diterima atlet adalah kerja keras mereka tidak dihargai,” ucap Noorhalis.

Tak hanya atlet peraih medali, Noorhalis menegaskan bahwa atlet yang belum berhasil naik podium pun layak mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah.

Menurutnya, mereka juga telah melalui proses pembinaan dan pengorbanan yang tidak kalah besar.

“Kalau atlet yang juara saja kurang diperhatikan, apalagi yang belum juara. Padahal mereka juga aset daerah dan calon atlet masa depan,” katanya.

Ia menegaskan, alasan efisiensi anggaran tidak seharusnya dijadikan pembenaran untuk kebijakan yang berpotensi merugikan atlet dan melemahkan semangat pembinaan olahraga daerah.

“Jika bonus atlet dipangkas dengan dalih efisiensi, maka kebijakan itu wajib dievaluasi. Ini bukan sekadar soal angka, tetapi menyangkut martabat atlet, penghargaan terhadap prestasi, dan keseriusan pemerintah memajukan olahraga daerah,” pungkas Noorhalis.

Penulis/Reporter: Tim Liputan fokus6.net